Berita KBRI

Pengumuman Pendaftaran Anggota PPLN

ppln pengumuman

PENGUMUMAN
No. 61/Kopenhagen/II/2018

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kementerian Luar Negeri berkewajiban membantu dan memfasilitasi terselenggaranya Pemilu di luar negeri agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan KPU maka dibentuk Tim Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri (Pokja PLN) yang terdiri atas unsur Kemenlu dan KPU. Selanjutnya penyaringan Badan Ad Hoc Pemilu di luar negeri, yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang dilaksanakan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri. Oleh karena itu, Kedutaan Besar RI Kopenhagen membuka kesempatan kepada Masyarakat Indonesia di Denmark dan Lithuania untuk mendaftar menjadi anggota PPLN untuk Pemilu Tahun 2019. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut:

Persyaratan menjadi Ketua  dan Anggota PPLN

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik (dengan surat dari partai politik);
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPLN (Denmark);
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Ketua dan Anggota PPLN

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku;
2. Foto kopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat dari lembaga pendidikan formal;
3. Surat Pernyataan:
a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu.
4. Surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir.

Tugas PPLN

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), melalukan perbaikan data pemilih, atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);
2. Menyampaikan daftar pemilih WNI kepada KPU;
3. Melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos di wilayah kerjanya;
5. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
6. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN, KSK, dan Pos di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
7. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPLN

1. Membentuk KPPSLN;
2. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
4. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
5. Menetapkan petugas ketertiban TPSLN;
6. Menetapkan DPTLN;
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPLN

1. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPSLN, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), dan DPTLN;
2. Membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di luar negeri;
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara;
4. Mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK, dan Pos;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawal Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN);
6. Mendata pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Ketua PPLN

1. Memimpin kegiatan PPLN;
2. Mengundang anggota PPLN untuk mengadakan rapat PPLN;
3. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPSLN;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara, secara manual dan/atau elektronik;
6. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara, bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPLN, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
7. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu; dan
8. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU.
9. Apabila Ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPLN atas dasar kesepakatan antar anggota. 

Dasar Hukum 

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penjadwalan Pembentukan PPLN

No.

Kegiatan

Durasi

Tanggal

Mulai

Selesai

1.

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPLN

3 hari

10 Feb 2018

12 Feb 2018

2.

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPLN

5 hari

13 Feb 2018

17 Feb 2018

3.

Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPLN

3 hari

18 Feb 2018

20 Feb 2018

4.

Pengumuman Hasil Seleksi Anggota PPLN

2 hari

21 Feb 2018

22 Feb 2018

5.

Penyerahan Nama-Nama Anggota PPLN ke KPU

3 hari

23 Feb 2018

25 Feb 2018

6.

KPU Menerbitkan SK Pembentukan Anggota PPLN

 

8 Maret 2018



















Pendaftaran

Kepada Masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mendaftar, agar menyampaikan/ mengirimkan dokumen persyaratan pendaftaran ke KBRI Kopenhagen selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2018. Contact Person: Joevi Roedyati (WA +6281311662750) atau Indra Noer (+45 50153574) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kopenhagen, 7 Februari 2018

 

Indra Noer
Sekretaris Ketiga Pensosbud

Download pengumuman versi pdf

Download Surat Pendaftaran Sebagai Anggota PPLN

Download Surat Pernyataan